Indonesia memiliki peluang besar untuk bertransformasi dari negara yang bergantung pada energi fosil menjadi pemimpin dalam pengembangan energi terbarukan di kawasan Asia Tenggara. Hal ini didasarkan pada potensi teknis energi surya yang mencapai sekitar 7,7 Terawatt (TW), yang dapat memberikan pasokan listrik yang andal dan kompetitif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi hijau serta elektrifikasi berkualitas.
Chief Executive Officer Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa menyatakan bahwa potensi ini selaras dengan target Presiden Prabowo Subianto untuk membangun 100 gigawatt (GW) pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) melalui Koperasi Desa Merah Putih. Dengan strategi implementasi yang tepat, program PLTS 100 GW diharapkan mampu menyediakan listrik yang handal dan terjangkau bagi puluhan juta masyarakat, menghemat subsidi BBM hingga Rp21 triliun, serta mendorong investasi sebesar US$ 50-70 miliar dari energi surya.
Selain itu, program ini juga akan menciptakan 118 ribu lapangan kerja hijau dan secara signifikan berkontribusi menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) hingga 24 juta tCO2eq. Namun, transformasi ini memerlukan tata kelola yang transparan, peta jalan yang jelas, pengadaan yang kompetitif, pengawasan independen, serta penguatan kapasitas institusional.
Pembiayaan yang diperkirakan mencapai sekitar US$ 70 miliar dalam lima tahun ke depan juga menjadi hal penting. Selain itu, dibutuhkan koordinasi lintas kementerian/lembaga, dukungan perbankan dan pembiayaan hijau, serta partisipasi sektor swasta. Penguatan kapasitas tenaga kerja, termasuk kebutuhan tenaga instalasi, operasi dan pemeliharaan (O&M), serta keterlibatan pusat pelatihan di berbagai provinsi juga harus dilakukan.
Kepala Pemodelan dan Analisis Sistem Energi IESR, Alvin Putra Sisdwinugraha menjelaskan bahwa dalam tahap pertama, teridentifikasi 26 GW PLTS terdesentralisasi yang dipadukan dengan sistem penyimpanan energi baterai Battery Energy Storage Systems (BESS). Proyek ini berasal dari program pemerintah dan PLN yang sudah masuk dalam rencana, seperti pergantian pembangkit diesel di daerah 3T, elektrifikasi perdesaan khususnya yang under-electrified, dan penggunaan produktif energi untuk mendukung ekonomi masyarakat.
Tahap awal ini menjadi pondasi percepatan sebelum integrasi penuh mencapai PLTS 100 GW secara nasional. Sisa kapasitas menuju target PLTS 100 GW perlu diintegrasikan dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN. Hal ini mensyaratkan adanya trade off kebijakan, yaitu percepatan pengakhiran operasi PLTU yang sudah tua dan tidak efisien sebelum tahun 2030, serta pengurangan atau pembatalan pembangunan PLTU baru.
Tanpa langkah tersebut, IESR menilai ruang pengembangan energi surya akan terbatas dan berisiko menciptakan kelebihan kapasitas berbasis fosil. Oleh karena itu, inisiatif PLTS 100 GW secara inheren mendorong perlunya revisi RUPTL agar selaras dengan target transisi energi dan komitmen iklim nasional, sekaligus mencegah stranded assets di masa depan.
Dalam kajiannya, IESR juga mengusulkan rencana aksi 180 hari pertama yang terstruktur untuk mewujudkan inisiatif PLTS 100 GW. Beberapa langkah utama antara lain:
- Menerbitkan Perpres atau Inpres untuk membentuk tim tugas dan pelaksana; menerbitkan standar model mini-PPA; dan menyediakan pendanaan dari APBN dan pendanaan internasional.
- Mengkapitalisasi fasilitas energi desa (VEF) di PT SMI dan menandatangani Perjanjian Kerangka Kerja Nasional untuk mengunci harga retail dan rantai pasok modul PV dan BESS.
- Mengumumkan bundling proyek untuk 3 paket regional (lebih dari 150 MW total) di NTT, Maluku, dan Papua dengan kewajiban pemenuhan standar O&M dan logistik selama 10 tahun.
- Meluncurkan Green Skills Compact untuk mensertifikasi lebih dari 5.000 teknisi melalui program pelatihan cepat (ToT) dan magang yang terintegrasi dalam paket pelatihan.
- Mendirikan Dana O&M dan dashboard nasional; menerbitkan buku pedoman KPI untuk solar PV dan BESS dengan indikator yang meliputi performance ratio, availability, SLA perbaikan, MRV terhadap aspek sosial-ekonomi.
Target pembangunan PLTS semakin mencuat usai terjadinya konflik di Timur-Tengah antara Iran dan Amerika Serikat yang mengakibatkan tertutupnya Selat Hormuz dan berdampak pada peningkatan harga minyak dunia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto beberapa waktu lalu juga menyatakan bahwa Presiden meminta ada konversi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) ke Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) seiring dengan meningkatnya harga minyak dunia. “Bapak Presiden mengarahkan agar ini segera direalisasikan dan dihitung untuk dikonversikan menjadi pembangkit listrik tenaga solar, Danantara diberi tugas untuk menyelesaikan masalah-masalah yang PLTD tersebut,” ujar Airlangga di Istana Kepresidenan, Kamis (19/3/2026).
