Kenaikan Harga BBM di Pakistan dan Strategi Penghematan di Indonesia
Pemerintah Pakistan telah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) sebagai respons terhadap kenaikan harga minyak global akibat perang yang sedang berlangsung di kawasan Timur Tengah. Negara Asia Selatan ini mengimpor sebagian besar minyak mentahnya dari kawasan Teluk Timur Tengah, termasuk dari Arab Saudi dan Uni Emirat Arab melalui Selat Hormuz.
Kenaikan harga BBM di Pakistan mencapai 43 persen untuk bensin dan 55 persen untuk solar. Menteri Energi Pakistan, Ali Pervaiz Malik, mengumumkan bahwa harga bensin kini menjadi 6,25 dollar AS (sekitar Rp 106.000) per galon dan solar sekitar 7 dollar AS (sekitar Rp 118.000) per galon. Ia menyatakan bahwa kenaikan tersebut tidak dapat dihindari karena harga pasar internasional yang tidak stabil setelah perang antara Amerika Serikat dan Iran.
Sebelumnya, pemerintah Pakistan juga telah menaikkan harga BBM sebesar 20 persen dengan alasan kenaikan harga minyak yang dipicu oleh konflik di kawasan tersebut. Untuk mengurangi dampak kenaikan harga bagi masyarakat, pemerintah memberikan subsidi sebesar 100 rupee Pakistan (sekitar Rp 6.000) per liter bahan bakar selama tiga bulan, dengan batasan maksimal 20 liter per bulan. Subsidi ini ditujukan kepada petani kecil, pengendara sepeda motor, serta transportasi barang dan penumpang antar kota.
Menurut laporan Reuters, pemerintah Pakistan telah memberikan subsidi sebesar 129 miliar rupee Pakistan (sekitar Rp 7,8 triliun) dalam tiga minggu terakhir. Namun, kenaikan harga minyak internasional membuat pemerintah kesulitan untuk terus memberikan subsidi secara menyeluruh. Menteri Keuangan Pakistan, Muhammad Aurangzeb, mengatakan bahwa sumber daya terbatas dan belum ada tanda-tanda perang akan segera berakhir membuat pemerintah tidak bisa melanjutkan subsidi secara menyeluruh.
Ekonom: APBN Hanya Mampu Tahan Kenaikan BBM dalam Hitungan Minggu
Di tengah lonjakan harga minyak dunia akibat konflik antara Iran dengan Amerika Serikat (AS)-Israel, sejumlah ekonom di Indonesia menilai kemampuan fiskal negara hanya bisa menahan kenaikan harga BBM dalam jangka pendek atau beberapa minggu ke depan. Jika kebijakan menahan harga BBM dipaksakan terus, pemerintah harus menambah utang atau memangkas anggaran kementerian dan lembaga, termasuk transfer ke daerah, yang akan berdampak pada masa mendatang.
Pemerintah Indonesia menyatakan belum akan mengubah harga BBM dan menegaskan stok BBM masih terkendali. Untuk itu, beberapa strategi penghematan diberlakukan mulai 1 April 2026. Di antaranya adalah penerapan bekerja dari rumah bagi aparatur sipil negara pada hari Jumat, serta pembatasan pembelian BBM bagi kendaraan pribadi roda empat hingga 50 liter per hari.
Pemerintah memutuskan untuk tidak menaikkan harga BBM subsidi maupun nonsubsidi meskipun harga minyak mentah dunia terus bergejolak di kisaran 85-109 dollar AS per barel. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan bahwa keputusan ini diambil atas arahan langsung Presiden Prabowo Subianto sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi nasional.
Strategi Penghematan Energi Nasional
Dalam konferensi pers pada 31 Maret 2026, pemerintah mengumumkan sejumlah strategi penghematan energi nasional yang dimulai pada 1 April 2026. Beberapa kebijakan yang diterapkan antara lain:
- Penerapan bekerja dari rumah atau work from home bagi aparatur sipil negara sebanyak satu hari dalam seminggu pada hari Jumat baik yang di pemerintah pusat maupun daerah.
- Pembatasan penggunaan kendaraan dinas maksimal 50 persen, kecuali untuk operasional dan kendaraan listrik, serta mendorong penggunaan transportasi umum.
- Perjalanan dinas dalam negeri dipangkas hingga 50 persen, sementara perjalanan dinas luar negeri ditekan sampai 70 persen.
- Penambahan jumlah hari, durasi waktu, dan cakupan wilayah saat car free day di daerah.
- Anjuran bekerja dari rumah atau work from home untuk sektor swasta.
- Keputusan bekerja dari rumah akan dievaluasi secara komprehensif setiap dua bulan.
Potensi penghematan dari kebijakan tersebut yang berdampak langsung ke APBN diklaim sebesar Rp 6,2 triliun, sedangkan penghematan dari belanja BBM masyarakat disebut mencapai Rp 59 triliun. Selain itu, pemerintah memutuskan meninjau ulang dan mengalihkan alokasi anggaran belanja kementerian/lembaga dengan total potensi penghematan sebesar Rp 121,2 triliun sampai Rp 130,2 triliun.
Pembatasan Pembelian BBM
Pemerintah juga menerapkan skema pembelian wajar dengan membatasi volume transaksi harian untuk pembelian solar dan bensin bersubsidi (Pertalite), baik yang bersubsidi maupun penugasan. BBM penugasan adalah bensin yang harganya diatur pemerintah dan mendapat kompensasi APBN dengan kuota tahunan terbatas.
Pembatasan pembelian BBM yang diatur untuk minyak solar bagi kendaraan pribadi roda empat adalah maksimal 50 liter per hari. Angkutan umum orang atau barang roda empat dibatasi maksimal 80 liter per hari. Solar untuk angkutan umum roda enam atau lebih maksimal 200 liter per hari. Kendaraan pelayanan umum, seperti ambulans, jenazah, damkar, dan sampah juga dikenakan pembatasan pembelian maksimal 50 liter per hari.
Untuk Pertalite, kendaraan pribadi atau umum roda empat dibatasi untuk pembelian maksimal 50 liter per hari. Demikian juga dengan kendaraan pelayanan umum yang menggunakan bensin bersubsidi, dibatasi maksimal 50 liter per hari. Setiap transaksi kini diwajibkan melakukan pencatatan nomor polisi kendaraan. Jika penyaluran melebihi kuota harian, pemerintah tidak akan membayar subsidi atau kompensasi atas kelebihan tersebut.
