Kemenpar Undang 17,6 Juta Wisman Hadapi Tantangan

Target Kunjungan Wisatawan Mancanegara 2026 Menghadapi Tantangan Global

Bisnis, Jakarta — Target ambisius sebanyak 17,6 juta kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) pada tahun 2026 kini semakin diuji oleh berbagai tekanan global dan belum pulihnya kinerja pariwisata pasca-pandemi. Hal ini memunculkan keraguan terhadap kemungkinan realisasi sasaran tersebut. Meskipun demikian, Kementerian Pariwisata tetap mematok target antara 16 juta hingga 17,6 juta wisman untuk tahun ini dengan menyiapkan strategi mitigasi yang beragam.

Strategi yang diterapkan mencakup pergeseran pasar ke Asia Tenggara, Asia Timur, dan pasar medium-haul. Selain itu, penguatan promosi digital serta kolaborasi dengan maskapai penerbangan juga menjadi fokus utama. Langkah-langkah ini dilakukan dalam situasi yang tidak stabil akibat gangguan global, termasuk konflik di kawasan Timur Tengah yang berdampak pada konektivitas penerbangan dan minat perjalanan jarak jauh.

Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menyatakan bahwa pemerintah harus bergerak secara adaptif agar sektor pariwisata tetap mampu menjaga kinerjanya. “Diversifikasi pasar, penguatan promosi, dan optimalisasi wisata nusantara menjadi kunci agar sektor pariwisata tetap menjadi penggerak ekonomi nasional,” ujarnya.

Selain itu, pemerintah juga mendorong insentif penerbangan, kebijakan bebas visa, penambahan kapasitas kursi, serta penguatan anggaran promosi guna menjaga daya saing destinasi Indonesia. Namun, para ekonom menilai bahwa target tersebut tidak mudah dicapai. Direktur Eksekutif CORE Indonesia, Mohammad Faisal, mengatakan bahwa capaian 17 juta wisman berpotensi meleset bahkan tanpa adanya tekanan geopolitik.

Menurutnya, pemulihan pariwisata pasca-pandemi masih belum kembali ke level prapandemi, sementara kondisi global justru semakin menantang. “Untuk 17 juta itu sendiri tanpa perang sudah susah, dan dengan adanya kondisi perang tentu saja itu akan mempengaruhi pencapaian target, lebih susah lagi,” ujarnya.

Faisal menekankan bahwa persoalan utama bukan hanya sekadar penetapan target, melainkan eksekusi strategi di lapangan. Kesiapan destinasi, efektivitas promosi, hingga kualitas kebijakan menjadi faktor penentu yang tidak bisa dicapai dalam waktu singkat. Dia juga menyoroti pentingnya kepemimpinan lintas level, baik nasional maupun daerah, untuk memastikan daya tarik destinasi tetap kompetitif.

Di sisi lain, peluang tetap terbuka dari pergeseran rute perjalanan global. Wisatawan yang menghindari kawasan konflik berpotensi mengalihkan destinasi ke Asia, termasuk Indonesia. Namun, peluang ini dibayangi ketatnya persaingan dengan negara-negara seperti Vietnam, Thailand, Malaysia, dan Singapura. Selain kompetisi, kerja sama antarnegara juga dinilai penting mengingat tren wisatawan yang cenderung melakukan perjalanan multi-destinasi di kawasan.

Dari sisi kinerja, data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa kunjungan wisman pada Februari 2026 mencapai 1,16 juta, turun 2,42% secara bulanan, tetapi naik 13,37% secara tahunan. Secara kumulatif Januari–Februari 2026, jumlah kunjungan mencapai 2,35 juta atau tumbuh 7,77% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono menyebut capaian ini merupakan yang tertinggi sejak 2021.

Meski demikian, laju pertumbuhan tersebut masih perlu dijaga secara konsisten untuk mendekati target tahunan. Di sisi legislatif, Ketua Komisi VII DPR RI Saleh P. Daulay mengapresiasi langkah mitigasi pemerintah, tetapi meminta penguatan konektivitas dan pergerakan wisatawan domestik. Anggota Komisi VII DPR RI Putra Nababan menyoroti perlunya penyesuaian kebijakan terhadap perubahan perilaku wisatawan akibat pergeseran pasar. “Jangan ada ego sektoral lagi, kami mendukung Ibu Menteri harus memimpin pemberian bebas visa oleh pemerintah bagi wisatawan terutama Tiongkok dan Australia,” katanya.