Peran perempuan dalam perhutanan sosial: solusi iklim inklusif

JAKARTA — Peran perempuan dalam menjaga hutan dianggap sangat penting dalam memperkuat ketahanan terhadap krisis iklim, sekaligus mendorong praktik perhutanan sosial yang berkelanjutan. Isu ini menjadi salah satu fokus utama dalam buku Echoes of Partnership yang diterbitkan oleh KONEKSI. Buku ini menggambarkan kolaborasi riset antara Indonesia dan Australia dalam menghadapi tantangan perubahan iklim yang semakin kompleks.

Melalui 20 proyek penelitian kolaboratif, publikasi ini menegaskan bahwa solusi iklim tidak hanya bergantung pada teknologi dan kebijakan, tetapi juga pada inklusivitas pihak-pihak yang terlibat, terutama kelompok rentan seperti perempuan. Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Lilis Mulyani, menyampaikan bahwa perempuan memiliki peran signifikan dalam menjaga keberlanjutan ekosistem sekaligus menopang penghidupan masyarakat.

“Di banyak tempat terdapat women champions. Selain menjadi garda terdepan dalam melindungi hutan dari praktik illegal logging, perempuan juga berperan aktif dalam merawat keberlanjutan hutan,” ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (10/4/2026).

Menurut Lilis, meskipun regulasi perhutanan sosial telah memberikan ruang yang setara bagi perempuan dan laki-laki—tercermin dalam aturan kementerian kehutanan—implementasinya di lapangan masih belum optimal. Dia menambahkan, perempuan juga berkontribusi dalam menjaga biodiversitas, sementara laki-laki cenderung lebih dominan dalam aspek ekonomi pemanfaatan hutan. Karena itu, diperlukan kebijakan afirmatif, termasuk target keterlibatan perempuan sebesar 20%–30% dalam program perhutanan sosial.

Peran Perempuan dalam Ekosistem Hutan

Perempuan sering kali menjadi pelaku utama dalam menjaga keberlanjutan hutan. Mereka tidak hanya bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya alam, tetapi juga menjadi pelopor dalam inisiatif lingkungan. Dalam banyak komunitas, perempuan menjadi pengambil keputusan dalam penggunaan lahan dan perlindungan hutan. Mereka juga aktif dalam mempromosikan praktik pertanian berkelanjutan dan pengelolaan air yang ramah lingkungan.

Selain itu, perempuan sering kali menjadi saksi langsung dari dampak negatif deforestasi dan perburukan iklim. Mereka juga merupakan penggerak utama dalam upaya pemulihan lingkungan, baik melalui partisipasi dalam program reboisasi maupun pendidikan lingkungan kepada generasi muda.

Kolaborasi Lintas Pemangku Kepentingan

Selain isu gender, buku tersebut juga menyoroti pentingnya kolaborasi lintas pemangku kepentingan dalam mendorong transisi menuju ekonomi sirkular yang tangguh terhadap perubahan iklim. Peneliti Monash University, Tanvi Maheswari, menjelaskan riset Indonesia-Australia Citarum Action Research Program (CARP) yang berfokus pada pemulihan lingkungan Sungai Citarum.

Program tersebut mendorong pengelolaan sampah berkelanjutan berbasis ekonomi sirkular, melalui pengurangan limbah, peningkatan daur ulang, serta pemanfaatan kembali material bernilai. Pendekatan ini tidak hanya menekan pencemaran, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat lokal, mulai dari pengelolaan sampah rumah tangga hingga pengembangan usaha daur ulang berbasis komunitas.

“Permasalahan iklim tidak dapat diselesaikan dengan satu regulasi, karena setiap daerah memiliki tantangan yang berbeda,” ujar Tanvi.

Tantangan dalam Adaptasi Perubahan Iklim

Sementara itu, Direktur Adaptasi Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup, Franky Zamzani, menilai keterbatasan pendanaan dan koordinasi antarlembaga masih menjadi tantangan utama dalam upaya adaptasi perubahan iklim. Buku Echoes of Partnership juga menyoroti bahwa krisis iklim tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi turut memperlebar kesenjangan sosial. Degradasi hutan dan penurunan kualitas air, misalnya, berpotensi mengganggu penghidupan masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam.

Kelompok rentan menjadi pihak yang paling terdampak, baik dari sisi ekonomi maupun kemampuan beradaptasi, sementara keterlibatan mereka dalam pengambilan keputusan masih terbatas. Melalui publikasi ini, KONEKSI menegaskan bahwa kolaborasi lintas negara dapat menghasilkan solusi nyata, dengan catatan kelompok rentan dilibatkan secara aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan.

Peluncuran buku tersebut merupakan bagian dari rangkaian menuju Knowledge and Innovation Exchange (KIE) Summit yang dijadwalkan berlangsung pada 28–29 April 2026 mendatang.