Kritik Publik Terhadap Penggunaan Anggaran BGN untuk Jasa Event Organizer
Badan Gizi Nasional (BGN) kini menjadi sorotan setelah viral di media sosial terkait penggunaan anggaran yang besar untuk jasa event organizer (EO). Dalam laporan yang beredar, 16 perusahaan EO mendapatkan tender atau kontrak dari BGN dengan total anggaran mencapai sekitar Rp113 miliar. Anggaran tersebut tercatat dalam data Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) untuk 31 paket pekerjaan dengan total kontrak sebesar Rp113.916.541.381.
Setelah isu ini menjadi perbincangan, Kepala BGN, Dadan Hindayana, akhirnya memberikan penjelasan resmi. Menurutnya, pihaknya belum memiliki keahlian yang memadai dalam penyelenggaraan acara skala besar dan kompleks seperti kampanye publik serta sosialisasi nasional. Oleh karena itu, BGN membutuhkan dukungan dari pihak profesional yang memiliki pengalaman dalam manajemen acara.
- EO memiliki keahlian khusus dalam perencanaan, koordinasi vendor, pengelolaan teknis lapangan, hingga mitigasi risiko operasional.
- Proses ini membutuhkan pengalaman dan tim yang solid, yang secara realistis belum sepenuhnya dimiliki oleh BGN di fase awal pembentukannya.
Dadan menegaskan bahwa penggunaan EO merupakan bagian dari strategi BGN sebagai lembaga baru yang sedang membangun sistem dan tata kelola operasional. Pada tahap ini, BGN belum memiliki sumber daya internal yang siap sepenuhnya untuk menangani seluruh kebutuhan kegiatan berskala besar secara mandiri.
Selain aspek teknis, penggunaan EO juga dinilai mendukung tata kelola administrasi dan keuangan yang lebih tertib. Dengan melibatkan pihak ketiga, proses pengadaan barang dan jasa, pembayaran vendor, serta pelaporan kegiatan dapat dilakukan secara terpusat dan sistematis.
- Hal ini justru memudahkan proses audit, pengawasan, dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara, karena seluruh komponen kegiatan terdokumentasi secara sistematis.
Dadan menjelaskan bahwa kegiatan yang dipegang oleh EO bukan hanya sekadar acara seremonial, tetapi juga bagian dari strategi komunikasi publik terkait isu gizi nasional. Selain itu, EO juga digunakan dalam kegiatan strategis lainnya seperti Bimbingan Teknis (Bimtek) para penjamah makanan agar keamanan pangan dikelola oleh SDM yang terlatih.
- Penggunaan EO dinilai lebih efisien dibanding membentuk tim internal secara cepat, karena membutuhkan waktu, biaya pelatihan, dan proses rekrutmen yang tidak singkat.
- EO menjadi solusi sementara agar program dapat segera dijalankan tanpa mengorbankan kualitas dan waktu.
Dadan menekankan bahwa EO tidak hanya sebagai pelaksana acara, tetapi juga mitra strategis dalam perencanaan, komunikasi, pengelolaan audiens, dan efisiensi anggaran. Meski demikian, BGN tetap menekankan komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas.
- Setiap pengeluaran, termasuk penggunaan jasa EO, dilakukan melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta terbuka untuk diawasi oleh lembaga pengawas internal maupun eksternal.
Isu ini ramai di media sosial X. Seorang pengguna X, @ferizandra, membagikan cuitan yang menyebutkan bahwa Rp113,9 miliar anggaran publik digelontorkan oleh BGN untuk membayar jasa EO. Ia juga membagikan daftar 16 perusahaan EO yang mendapatkan tender atau kontrak dari BGN.
- “Data PBJP mencatat 31 paket pekerjaan dengan total kontrak mencapai Rp113.916.541.381, tersebar ke 16 perusahaan,” tulis @ferizandra.
- Publik berhak mempertanyakan indikator output dari belanja sebesar ini: apakah kegiatan yang diselenggarakan benar-benar berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas gizi masyarakat, atau sekadar memenuhi kebutuhan administratif dan seremoni kelembagaan?
Transparansi dan akuntabilitas menjadi krusial, sebab setiap rupiah anggaran negara sejatinya bersumber dari pajak rakyat—yang semestinya kembali dalam bentuk program yang terasa, bukan sekadar acara yang terlihat.
