Gubernur Sumut: Alokasi Dana Bantuan Bencana Meningkat untuk Tiga Tahun Kedepan
Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, mengungkapkan bahwa alokasi dana bantuan bencana dari pemerintah pusat untuk provinsi ini pada periode 2026–2028 mengalami peningkatan signifikan dibandingkan sebelumnya. Saat ini, total dana yang dialokasikan mencapai Rp23,32 triliun.
Dana tersebut tercantum dalam Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) yang berlaku selama tiga tahun, mulai dari 2026 hingga 2028. Menurut Bobby, anggaran ini berasal dari Dana Transfer ke Daerah (TKD) yang ditujukan untuk mendukung proses pemulihan pascabencana di wilayah Sumut.
Pembagian Anggaran untuk Tiga Tahun Kedepan
Bobby menjelaskan bahwa pemerintah pusat telah menyiapkan anggaran sebesar Rp8,94 triliun untuk R3P. Anggaran ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu Rp6,5 triliun untuk kewenangan pusat dan Rp2,44 triliun untuk kewenangan Pemprov Sumut.
“Jika kita hitung, rata-rata per tahun dana TKD ini mencapai Rp7,78 triliun. Dan ini akan berlangsung selama tiga tahun. Jadi ada yang menjadi kewenangan pusat, ada yang provinsi. Intinya upaya kita bersama untuk melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumut akan terus berlangsung secara bertahap,” jelasnya.
Untuk tahun 2027, alokasi anggaran dalam Renduk R3P mencapai Rp7,97 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp4,62 triliun dialokasikan untuk kewenangan pusat, sedangkan sisanya sebesar Rp3,35 triliun untuk kewenangan provinsi. Sementara itu, pada 2028, alokasi anggaran R3P sebesar Rp6,40 triliun, dengan rincian Rp2,07 triliun untuk kewenangan pusat dan Rp4,32 triliun untuk kewenangan provinsi.
Perlu Waktu Panjang untuk Pemulihan
Menurut Bobby, rencana tiga tahun ini merupakan langkah yang rasional mengingat proses pemulihan pascabencana tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Diperlukan pemetaan lahan, relokasi, pembangunan ulang, hingga pemulihan sumber mata pencaharian masyarakat.
“Sebagaimana kita tahu, kondisi di beberapa daerah mengalami kerusakan, baik infrastruktur, fasilitas umum, permukiman penduduk, hingga lahan pertanian milik masyarakat yang hilang akibat banjir bandang dan longsor,” ujarnya.
Bobby juga menyampaikan apresiasinya kepada Presiden karena rencana ini sebagai upaya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah. Ia menegaskan bahwa pihaknya tidak sendiri dalam upaya memulihkan kondisi pascabencana, termasuk juga pihak swasta yang turut serta membantu masyarakat.
Perbedaan Data yang Menyebabkan Kecaman
Sebelumnya, Sumut hanya mendapat kucuran dana sebesar Rp2,1 triliun dari pemerintah pusat. Hal ini sempat membuat Bobby kecewa, sehingga ia sempat walk out saat Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Satgas R3P di Pulau Sumatera pada akhir Februari.
Bobby menilai terjadi ketimpangan data yang mencolok antara kebutuhan riil di lapangan dengan alokasi Rencana Induk (Renduk) pemerintah pusat. Dari total anggaran Renduk untuk wilayah Aceh, Sumbar, dan Sumut yang mencapai Rp56 triliun, Sumut hanya dialokasikan Rp2,11 triliun. Padahal, bencana banjir dan longsor yang menerjang 18 kabupaten/kota pada 25 November 2025 lalu memberikan dampak yang sangat masif.
Data Pemprov Sumut mencatat, bencana tersebut berdampak pada lebih dari 1,8 juta jiwa. Sebanyak 376 orang meninggal dunia dan hingga kini 40 orang masih dinyatakan hilang. Selain ribuan rumah hilang, kerusakan infrastruktur juga tersebar luas di berbagai wilayah terdampak.
Reporter berita yang mengutamakan akurasi dan objektivitas. Ia memiliki ketertarikan pada isu sosial dan ekonomi, serta mengikuti perkembangan dunia digital. Waktu luangnya dihabiskan untuk membaca laporan penelitian, mendengarkan podcast edukasi, dan berjalan santai di taman kota. Motto: "Fakta adalah kompas bagi setiap penulis."
