Gagasan War Ticket untuk Haji Dikritik Karena Mengabaikan Keadilan Sosial
Jakarta – Gagasan Kementerian Haji dan Umrah terkait sistem “War Ticket” dalam upaya mengurangi antrean jemaah haji mendapat berbagai respons dari berbagai pihak. Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar (FPG), Atalia Praratya, menilai gagasan ini terlalu prematur karena dinilai tidak memperhatikan aspek keadilan sosial.
Menurut Atalia, meskipun gagasan tersebut berasal dari kegelisahan pemerintah terhadap antrean panjang, namun solusi ini dianggap akan merusak tata kelola keuangan haji yang sudah berjalan baik selama ini. Ia menegaskan bahwa sistem antrean saat ini memungkinkan dana setoran awal jemaah (Rp 25 juta) dikelola secara produktif oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Nilai manfaat dari pengelolaan ini digunakan untuk mensubsidi biaya haji, sehingga Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) bisa ditekan.
“Atalia menyoroti pernyataan Menteri Haji Mochamad Irfan Yusuf yang mengusulkan sistem ‘siapa cepat bayar, dia berangkat’. Menurutnya, wacana ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah yang menganut prinsip first come first serve berdasarkan nomor porsi (NOPORS) pendaftaran.”
Ia menegaskan bahwa ibadah haji adalah panggilan jiwa, bukan ajang balapan klik. Jika sistem war ticket diterapkan, maka yang akan menang adalah mereka yang memiliki gawai super cepat, koneksi internet terbaik, dan kemampuan finansial instan. Bagaimana dengan ibu-ibu di kampung yang sudah menabung 20 tahun? Bagaimana dengan kakek-nenek kita yang gaptek? Mereka akan tersisihkan.
Atalia juga menyoroti adanya kontradiksi dalam kebijakan pemerintah. Sebelumnya Wakil Menteri Haji, Dahnil Anzar, menyatakan bahwa pemerintah akan membentuk Satgas untuk memberantas haji ilegal karena tidak ada haji tanpa antre. Namun, di sisi lain, Menteri mewacanakan war ticket. Ini kontradiktif dan hanya akan membingungkan publik.
Untuk mengatasi permainan sistem dengan skema perang tiket, dan dalam rangka mengatasi antrian haji, Atalia Praratya menyarankan sebaiknya pemerintah serius menerapkan single database nasional yang sinkron antara Kemenhaj dengan BPKH. Dengan data yang akurat, kita bisa memetakan berapa jemaah yang benar-benar eligible (memenuhi syarat istithaah) setiap tahun.
“Fokuslah pada efisiensi pemberangkatan dan pembangunan infrastruktur di sana, jangan malah mengubah sistem di hulu yang justru berantakan,” pesan Atalia.
Atalia juga mengusulkan perlunya ada skema afirmasi dalam antrean. Mereka yang telah mendaftar lama dan kini berusia lanjut (di atas 65 tahun) harus mendapatkan prioritas keberangkatan tanpa harus ikut “perang tiket”. Ini sesuai dengan prinsip keadilan distributif di mana negara hadir melindungi yang lemah.
Atalia mengajak semua pihak, termasuk Komisi VIII DPR RI dan Kementerian Haji, untuk tidak terburu-buru mengubur sistem antrean yang sudah berjalan. Wacana war ticket harus segera dihentikan jika kajian akademisnya belum tuntas dan belum melibatkan partisipasi publik secara luas.
“Ini bukan soal inovasi atau kuno. Ini soal melindungi 5,5 juta jemaah yang sedang dalam antrean panjang. Jangan karena kita ingin terlihat progresif, kita malah menelantarkan mereka,” ujar Atalia.
