Kebijakan Baru untuk Mengatasi ODOL di Jalan Raya
Masih tingginya potensi kecelakaan yang melibatkan kendaraan angkutan barang berbagai jenis mendorong pemerintah untuk memperketat regulasi operasional bagi kendaraan ini. Salah satu fokus utama adalah menghilangkan praktik ODOL alias Over Dimension Over Loading. Praktik ini tidak hanya berpotensi menyebabkan kecelakaan, tetapi juga membuat kondisi infrastruktur jalan tidak bisa dijaga dalam waktu yang panjang.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko Infra), Agus Harimukti Yudhoyono (AHY), pernah menyampaikan bahwa kendaraan yang tidak memenuhi standar akan ditertibkan. Ia menekankan pentingnya koordinasi dengan jajaran Kementerian Perhubungan di berbagai sektor transportasi untuk memastikan penertiban kendaraan kelebihan muatan itu.
Menurut AHY, seluruh pihak terkait perlu memperkuat penegakan hukum dalam mengatasi permasalahan ODOL agar penertiban ini berjalan efektif. Aturan terkait kapasitas muatan perlu ditegakkan untuk mencegah dampak negatif di jalan raya.
Dalam sebuah seminar angkutan logistik di sela-sela ajang GIICOMVEC 2026 (10/4) di booth Mitsubishi Fuso, Ketua Substansi Angkutan Barang Umum, Ditjen Perhubungan Darat, Adrian Tri Laksana, menyebutkan bahwa upaya untuk menekan potensi praktik ODOL sebenarnya sudah tercantum dalam Peraturan Menteri Perhubungan No.60 tahun 2019 tentang tata cara penyelenggaraan angkutan barang di jalan.
Regulasi ini telah mengatur berbagai hal mengenai operasional kendaraan angkutan barang, termasuk kondisi teknis, dokumen angkutan barang, sistem informasi manajemen angkutan barang dengan kendaraan bermotor, maupun keberadaan pengusaha angkutan barang itu sendiri.
Regulasi Tambahan yang Menyangkut Pihak APM
Menurut Adrian, penerapan dari regulasi tersebut sebenarnya untuk menjawab berbagai keluhan dari pengguna jalan lain soal kerusakan jalan akibat dilewati kendaraan angkut yang kelebihan tonase. Bahkan dalam regulasi itu juga mengatur bagaimana satu unit kendaraan angkutan barang punya peranti telematika yang kondisi aktual armada serta bisa dipantau oleh pemilik armada secara real time.
Ia mengakui bahwa penerapan di lapangan memang belum maksimal. Sebab, kalaupun ada yang sudah bisa menerapkan secara maksimal, baru beberapa pihak yang berkaitan dengan angkutan barang. Contohnya, pengusaha angkutan barang yang berurusan dengan barang kimia berbahaya dan sejenisnya. Adrian menunjukkan bahwa operator di segmen ini, termasuk para sopirnya, lebih disiplin dan mengoperasikan armadanya dengan baik.
Untuk itulah dalam paparannya, pihak Kemenhub sedang menggodok regulasi tambahan untuk membuat pengoperasian kendaraan angkutan barang di jalan raya lebih aman. Terminologi aman itu bukan hanya bagi pengguna jalan lain, tetapi juga bagi pengusaha angkutan, kondisi jalan itu sendiri sampai berkaitan dengan pihak APM kendaraan komersial.
