Pemerintah Usulkan Tiket Haji Khusus, Kontroversi dan Kritik Muncul

Wacana Perubahan Skema Tiket Haji Mengundang Pro dan Kontra

Wacana perubahan skema tiket haji menjadi sistem “siapa cepat dia dapat” langsung memicu perdebatan di tengah masyarakat. Topik ini menyebar dengan cepat dan menjadi bahan diskusi hangat, terutama karena menyangkut ibadah yang sangat sensitif bagi masyarakat Indonesia.

Gagasan tersebut pertama kali disampaikan oleh Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak. Ia menyebut bahwa skema yang dikenal dengan istilah “war ticket haji” masih sebatas opsi yang tengah dikaji pemerintah. Menurut Dahnil, skema ini muncul sebagai alternatif untuk menjawab persoalan klasik panjangnya antrean keberangkatan haji di Indonesia.

Jika pemerintah Arab Saudi membuka tambahan kuota dalam jumlah besar, maka peluang penerapan dua jalur dinilai bisa dilakukan. “Ke depan itu kalau Saudi membuka kuotanya dalam jumlah besar, kita akan buka dua skema. Pertama adalah skema antrean yang sudah ada. Skema yang kedua adalah skema yang istilah digunakan oleh Pak Menteri (Irfan Yusuf) itu adalah war ticket,” ujar Dahnil saat penutupan Rakernas Kementerian Haji dan Umrah di Tangerang, Banten, Jumat (10/4/2026).

Skema “war ticket” ini disebut memungkinkan calon jemaah berangkat lebih cepat tanpa harus menunggu antrean panjang seperti saat ini. Namun, wacana tersebut tidak langsung diterima begitu saja. Sejumlah anggota parlemen mulai menyoroti rencana ini, terutama dari sisi keadilan dan transparansi. Kekhawatiran muncul bahwa sistem “siapa cepat dia dapat” berpotensi menimbulkan ketimpangan, terutama bagi masyarakat yang sudah lama menunggu giliran.

Di sisi lain, publik juga menanti kejelasan soal mekanisme penerapannya. Mulai dari siapa yang berhak mengakses jalur ini, hingga bagaimana sistem pengawasannya agar tidak menimbulkan polemik baru.

Pemerintah sendiri menegaskan bahwa skema ini masih dalam tahap kajian dan belum menjadi kebijakan resmi. Wacana tersebut merupakan bagian dari upaya transformasi sistem penyelenggaraan haji di Indonesia.

Sebagaimana diketahui, masa tunggu keberangkatan haji di Indonesia saat ini rata-rata mencapai sekitar 26,4 tahun. Angka ini menjadi salah satu alasan utama pemerintah mencari solusi alternatif tanpa mengorbankan jemaah yang sudah lebih dulu mendaftar.

Jangan Sampai Orang Miskin Dilarang Haji

Wacana ini mendapat sorotan dan beragam catatan dari Parlemen. Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang khawatir wacana penerapan skema “war ticket haji” dapat memicu kecemburuan sosial di masyarakat. Marwan berpandangan, skema tersebut berpotensi memberi keuntungan lebih besar kepada masyarakat yang memiliki kemampuan finansial, sehingga mempersempit akses bagi calon jemaah lain.

“Nah, kajian-kajian sosiologisnya juga penting, umpamanya kalau war ticket, terus yang akan berburu ini siapa? yang berburu tiket ini orang-orang kaya kan? Berarti si orang kaya tidak harus dibatasi juga. Kalau diberi ruang bebas, maka orang-orang tidak akan berhaji. Maka akan ada kecemburuan juga,” ujar Marwan saat ditemui di Gedung DPR RI, Jumat.

Dia menegaskan, hingga saat ini Komisi VIII belum menerima penjelasan resmi dari Kementerian Haji dan Umrah terkait wacana tersebut. Marwan mengingatkan bahwa jika wacana tersebut akan dijadikan kebijakan, pemerintah harus mempertimbangkan sejumlah aspek penting, mulai dari legalitas, historis, hingga sosiologis.

Dia pun menyinggung keberadaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 yang mengatur mekanisme pendaftaran haji, bukan sistem berburu tiket. Dalam beleid itu, mekanisme haji disebutkan dengan kata pendaftaran bukan berburu tiket. Politikus PKB itu juga menilai, penerapan “war ticket” berpotensi mengabaikan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan haji.

“Jangan nanti akan ada pengumuman orang miskin dilarang berhaji, kan gitu nanti,” pungkasnya.

Ancam Jemaah Lansia

Anggota Komisi VIII DPR RI Atalia Praratya juga menyoroti wacana skema “war ticket haji” tersebut. Menurutnya, wacana itu berpotensi mengancam jemaah yang telah lama menabung, terutama lansia. Politikus Golkar ini mengingatkan bahwa sistem “war ticket” yang mengandalkan kecepatan akses dan pembayaran, akan menciptakan ketimpangan baru di tengah masyarakat.

“Bagaimana dengan ibu-ibu di kampung yang sudah menabung 20 tahun? Bagaimana dengan kakek-nenek kita yang gaptek? Mereka akan tersisihkan,” ujar Atalia. “Ibadah haji adalah panggilan jiwa, bukan ajang balapan klik. Jika sistem war ticket diterapkan, maka yang akan menang adalah mereka yang memiliki gawai super cepat, koneksi internet terbaik, dan kemampuan finansial instan,” sambungnya.

Atalia berpandangan “war ticket” tidak dapat menjadi solusi untuk mengurai panjangnya antrean haji yang bisa mencapai puluhan tahun. Dia menyebut, wacana yang dimunculkan ini masih prematur dan berisiko mengabaikan prinsip keadilan. “Kita semua sepakat bahwa menunggu hampir tiga dekade adalah waktu yang terlalu lama. Namun, solusi tidak boleh lahir dari ketergesaan yang justru menimbulkan masalah baru yang lebih besar,” jelas Atalia.

Jadi Opsi Tambahan

Sorotan lain disuarakan Kepala Kelompok Fraksi PDI-P Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina yang menilai wacana penerapan sistem “war ticket” haji dapat menjadi opsi tambahan dalam penyelenggaraan ibadah haji. Namun, skema tersebut baru bisa dipertimbangkan setelah negara memprioritaskan pemberangkatan sekitar 5 juta jemaah yang saat ini tengah mengantre.

“Realitas utama kita hari ini, yaitu adanya sekitar 5 juta jemaah yang sudah masuk dalam daftar antrean dan menunggu bertahun-tahun. Karenanya, prioritas utama tetap pada siapa yang lebih dahulu mendaftar,” kata Selly saat dihubungi, Jumat (10/4/2026). Selly juga menegaskan bahwa penetapan keberangkatan haji harus berlandaskan prinsip keadilan. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk tetap memberangkatkan jemaah yang telah lebih dulu masuk dalam sistem antrean.

“Artinya, negara berkewajiban untuk tetap memberangkatkan terutama jemaah dalam antrean yang faktanya telah ada jauh sebelum adanya BPKH,” ujarnya. Menurut Selly, sistem antrean berbasis nomor porsi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Dalam aturan itu, penempatan jemaah dilakukan secara berurutan sesuai waktu pendaftaran sebagai bentuk keadilan dan kepastian layanan.

Meski demikian, Selly tidak menutup kemungkinan adanya inovasi dalam sistem keberangkatan haji, termasuk wacana “war ticket” yang sempat disampaikan pemerintah. Hanya saja, rencana skema “war ticket” tidak boleh diterapkan secara menyeluruh karena berpotensi menimbulkan polemik baru, dan menggeser prinsip keadilan dalam sistem antrean.

“Pertama, skema war ticket dapat dijalankan sebagai opsi tambahan, namun dengan proporsi yang jelas dan terbatas, tanpa mengganggu hak jemaah dalam antrean,” kata Selly. Dia menambahkan, skema tersebut dapat dibuat dengan syarat untuk memprioritaskan kelompok tertentu, seperti lansia, penyandang disabilitas, atau jemaah dengan kebutuhan khusus sebagai bentuk afirmasi dari negara.

Dengan demikian, “war ticket” tidak menjadi mekanisme umum berbasis kecepatan atau kemampuan finansial, melainkan tetap dalam kerangka keadilan sosial. “Kami dari Fraksi PDI-P di Komisi VIII siap membahas bersama pemerintah secara komprehensif skema terbaik, termasuk menentukan proporsi yang adil antara jemaah yang sudah dalam antrean dengan kemungkinan skema baru seperti ‘war ticket’ atau istilah tepatnya pemberangkatan nol tahun,” pungkasnya.