Pemprov Sumbar dan Pemkab Solok Selatan Kuatkan Aturan Pajak Air Permukaan

Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Berupaya Menyelaraskan Kebijakan Pajak Air Permukaan

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama dengan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan menunjukkan komitmen kuat untuk menyelaraskan kebijakan terkait pemungutan Pajak Air Permukaan (PAP). Langkah strategis ini dilakukan guna memastikan implementasi aturan di lapangan berjalan efektif tanpa adanya tumpang tindih kebijakan yang bisa membingungkan pelaku usaha.

Komitmen tersebut muncul dalam acara Sosialisasi Pajak Air Permukaan yang diselenggarakan di Balairung Hotel, Jakarta, pada Jumat (10/4/2026). Acara ini dihadiri oleh Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, serta Bupati Solok Selatan, H. Khairunas, bersama jajaran Forkopimda dan pimpinan perusahaan kelapa sawit.

Pentingnya Keselarasan Kebijakan

Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, menekankan bahwa keselarasan antara kebijakan tingkat provinsi dan kabupaten/kota adalah kunci utama keberhasilan pemungutan pajak. Ia menjelaskan bahwa sinkronisasi ini diperlukan agar memberikan kepastian hukum bagi para investor yang bergerak di sektor pemanfaatan sumber daya air.

“Penting adanya keselarasan kebijakan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota,” ujar Mahyeldi di hadapan para pengusaha. Ia menambahkan, jika aturan antara dua tingkatan pemerintah ini berjalan beriringan, maka implementasi di lapangan tidak akan mengalami kendala administratif.

Peran Sektor Swasta dalam Pembangunan Daerah

Selain itu, Gubernur juga menyoroti peran strategis sektor swasta, terutama perkebunan kelapa sawit, yang selama ini menjadi penggerak ekonomi di daerah. Pemanfaatan sumber daya air oleh perusahaan-perusahaan tersebut harus diikuti dengan kontribusi nyata melalui pajak untuk kesejahteraan masyarakat.

“Kontribusi dunia usaha melalui pajak ini akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan yang merata dan berkelanjutan,” tegasnya.

Komitmen Bupati Solok Selatan

Bupati Solok Selatan H. Khairunas menyatakan kehadirannya di Jakarta sebagai bentuk komitmen untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dan provinsi. Ia menilai, komunikasi yang intens antara Pemkab Solok Selatan dan Pemprov Sumbar akan menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif.

Bagi Khairunas, pajak air permukaan adalah instrumen penting untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di wilayahnya. Namun, ia juga menjamin bahwa Pemkab Solok Selatan tetap mengedepankan aspek keadilan dalam pemungutan pajak.

Menjaga Keseimbangan Investasi

Khairunas menegaskan bahwa Pemkab Solok Selatan tidak ingin aturan pajak yang ada justru menghambat pertumbuhan dunia usaha yang sedang berkembang di wilayah Solok Selatan. “Yang terpenting adalah keseimbangan, di mana kewajiban berjalan, namun dunia usaha juga tetap tumbuh dan berkembang,” katanya.

Ia memastikan bahwa proses pemungutan pajak akan dilakukan secara transparan sehingga perusahaan merasa tenang dalam menjalankan operasionalnya. Pihaknya berjanji akan terus mendampingi pelaku usaha agar memahami mekanisme perpajakan yang sesuai dengan regulasi terbaru.

Dukungan Forkopimda dan Stakeholder

Kehadiran unsur Forkopimda dalam sosialisasi ini juga mempertegas bahwa penegakan aturan pajak didukung oleh seluruh elemen penegak hukum dan keamanan. Sinergi lintas sektoral ini diharapkan mampu meminimalisir potensi sengketa pajak di masa mendatang.

Melalui forum ini, para pimpinan perusahaan kelapa sawit se-Sumatera Barat diajak untuk berdialog langsung mengenai kendala yang dihadapi di lapangan. Pemerintah berharap, dengan adanya keterbukaan informasi ini, tidak ada lagi alasan bagi perusahaan untuk menunda kewajiban pajaknya.

Dengan sinergi yang kuat antara Provinsi dan Kabupaten, optimalisasi PAD dari sektor air permukaan diharapkan mampu membiayai berbagai proyek infrastruktur di Solok Selatan dan Sumatera Barat secara luas.