Rekomendasi LKPJ Bupati 2025, DPRD Klungkung Soroti Kebocoran Anggaran dan Masalah Layanan Publik

DPRD Klungkung Beri Rekomendasi Kritis Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Rapat paripurna yang digelar di Kantor DPRD Kabupaten Klungkung, Bali, pada Jumat 10 April 2026, menjadi momen penting dalam penyampaian rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Klungkung Tahun 2025. Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Klungkung Anak Agung Gde Anom dan dihadiri oleh Bupati Klungkung I Made Satria serta Wakil Bupati Tjokorda Gde Surya Putra. Rekomendasi dewan dibacakan oleh Wakil Ketua DPRD Klungkung, I Wayan Baru, yang menyoroti beberapa aspek kinerja pemerintah daerah.

Masalah Pendapatan Daerah yang Perlu Diperhatikan

Salah satu isu utama yang disampaikan adalah belum optimalnya capaian pendapatan daerah, terutama dari sektor pendapatan transfer. DPRD mengingatkan agar pemerintah daerah lebih intens menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat, provinsi, hingga daerah lain seperti Badung untuk mengoptimalkan sumber pendapatan.

Selain itu, dewan menyoroti penyetoran target pajak yang tidak realistis. Ada indikasi ketidakseimbangan antara target yang terlalu tinggi pada satu objek pajak, sementara objek lain justru kurang dimaksimalkan. DPRD meminta penyesuaian target pajak agar lebih terukur dan sesuai dengan potensi daerah.

Evaluasi Potensi Kebocoran Pendapatan

DPRD juga mendorong evaluasi menyeluruh terhadap potensi kebocoran pendapatan, khususnya pada sektor retribusi seperti pelayanan pasar, jasa usaha, kepelabuhanan, hingga tempat rekreasi dan olahraga. Salah satu poin penting yang disorot adalah pengelolaan retribusi kawasan wisata di Nusa Penida.

Pemerintah daerah diminta memberikan kejelasan nomenklatur dan pengelolaan retribusi, terlebih dengan pengembangan 17 daya tarik wisata dalam konsep One Gate One Destination yang masih dalam proses evaluasi regulasi. Selain itu, pembangunan infrastruktur dan aksesibilitas menuju destinasi wisata di Nusa Penida perlu diprioritaskan agar mampu menunjang sektor pariwisata secara maksimal.

Pengelolaan Anggaran yang Harus Sesuai Regulasi

DPRD menegaskan bahwa alokasi belanja pegawai, belanja modal, dan belanja infrastruktur harus tetap mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanya rencana penambahan pinjaman daerah pada 2026, pemerintah diminta berhati-hati dan mematuhi batas maksimal defisit serta pembiayaan daerah sesuai regulasi Kementerian Keuangan.

Fokus pada Sektor Pendidikan dan Kesehatan

Di sektor pendidikan, DPRD mendorong peningkatan angka partisipasi sekolah, khususnya jenjang PAUD, serta peningkatan jumlah sekolah dengan akreditasi A, terutama di wilayah terpencil. Sementara di sektor kesehatan, perhatian diarahkan pada peningkatan indeks keluarga sehat, kelengkapan sarana prasarana fasilitas kesehatan, hingga peningkatan status dua rumah sakit daerah, termasuk RSUD Klungkung dan RSUD Gema Santhi di Nusa Penida.

Program Perumahan yang Lebih Komprehensif

DPRD juga meminta agar program perumahan tidak hanya berfokus pada bantuan rumah layak huni, tetapi juga menyasar penataan kawasan permukiman secara menyeluruh melalui pendekatan program peningkatan kualitas lingkungan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Pentingnya Satuan Tugas Mitigasi Bencana

Di bidang ketertiban umum, pembentukan satuan tugas khusus untuk mitigasi bencana di wilayah Nusa Penida dinilai penting, mengingat potensi risiko cuaca ekstrem dan gelombang tinggi. DPRD menilai langkah ini diperlukan guna memastikan keselamatan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan di kawasan tersebut.

Masalah Anggaran DTSEN

Selain itu, DPRD menyoroti belum dialokasikannya anggaran untuk Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) pada 2025. Padahal, data tersebut sangat krusial untuk penyaluran bantuan sosial dan aktivasi kepesertaan BPJS Kesehatan, termasuk bagi ratusan warga yang sempat dinonaktifkan dari skema PBI.