Berita Terkini Sumatera Barat: Kebijakan Lingkungan, Bantuan UMKM, dan Gempa Bumi
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) sedang mengkaji kebijakan pemberian bibit pohon sebagai salah satu syarat bagi pasangan yang ingin melangsungkan pernikahan. Kebijakan ini dinilai sejalan dengan upaya pelestarian lingkungan serta penguatan gerakan penghijauan di Ranah Minang.
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menjelaskan bahwa gagasan tersebut merupakan penguatan dari kebijakan yang selama ini telah dijalankan oleh Kementerian Agama, khususnya terkait wakaf pohon oleh pasangan pengantin. “Karena itu kita sudah mengambil kebijakan, apa yang selama ini juga dilakukan oleh Kementerian Agama, yakni mendorong pengantin untuk mewakafkan pohon. Kalau satu pasangan minimal dua pohon, minimal, insya Allah,” kata Mahyeldi saat diwawancarai.
Menurut Mahyeldi, gerakan wakaf pohon oleh pengantin diharapkan dapat menjadi kontribusi nyata masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan, sekaligus bagian dari ikhtiar pemulihan ekologi di Sumatera Barat yang kerap dilanda bencana hidrometeorologi.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah menginisiasi gerakan penghijauan tersebut. Ia menilai gerakan ini perlu terus digalakkan dan diperluas. “Kita mengucapkan terima kasih kepada seluruh elemen yang sudah menginisiasi gerakan ini. Ini adalah gerakan yang harus terus kita galakkan, termasuk gagasan yang didorong oleh Semen Padang, Pemerintah Kota, dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat,” ujar Muharlion.
Ia menambahkan, ke depan gerakan penanaman pohon tidak hanya terbatas pada pasangan yang akan menikah, tetapi juga dapat diperluas melalui berbagai kegiatan dan partisipasi seluruh masyarakat. “Kalau penduduk Sumatera Barat ada lebih dari tiga juta jiwa, lalu masing-masing berkontribusi menanam satu pohon saja, saya kira itu tidak berat, apalagi langsung ditanam,” katanya.
Gerakan Sejuta Pohon
Pemprov Sumatera Barat bersama berbagai elemen masyarakat meluncurkan “Gerakan Sejuta Pohon untuk Sumbar” sebagai upaya pemulihan ekologis pascabencana sekaligus langkah mitigasi menghadapi potensi banjir dan longsor di masa mendatang, Kamis (22/1/2026).
Kegiatan launching Gerakan Sejuta Pohon untuk Sumbar ini digelar di kawasan Air Dingin, Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat. Program ini resmi dimulai dan ditargetkan berjalan berkelanjutan di sejumlah daerah aliran sungai (DAS) yang rawan terdampak bencana.
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menyampaikan bahwa gerakan penanaman sejuta pohon merupakan inisiatif positif yang lahir dari kolaborasi lintas sektor. Kegiatan ini melibatkan organisasi non-pemerintah (NGO), mahasiswa, komunitas lingkungan, organisasi kemasyarakatan, hingga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Sumatera Barat.
“Ini adalah inisiasi yang sangat baik. Hari ini kita mulai gerakan penanaman sejuta pohon di Sumatera Barat dan insya Allah akan berlanjut secara berkesinambungan,” ujar Mahyeldi.
PT Semen Padang Bantu 10.000 Bibit Kaliandra
Dukungan terhadap gerakan ini juga datang dari sektor lainnya. Direktur Keuangan PT Semen Padang, Iskandar Zulkarnain Lubis, menyatakan pihaknya berkomitmen mendukung program penanaman sebagai bentuk tanggung jawab bersama terhadap lingkungan dan generasi mendatang.
“Kami mengapresiasi kolaborasi berbagai elemen yang peduli terhadap bumi. PT Semen Padang berkomitmen membantu 10.000 bibit kaliandra, dengan 1.000 bibit disalurkan pada tahap launching,” kata Iskandar.
Sejuta Pohon Jadi Upaya Tekan Risiko Banjir dan Galodo
Sementara itu, Ketua Pelaksana Gerakan Sejuta Pohon dari Rimbau Andalas Project, Roby Sepriwandra, menjelaskan bahwa program ini digagas sebagai respons atas meningkatnya bencana banjir dan galodo di Sumatera Barat. Gerakan ini menyasar kawasan-kawasan strategis, terutama di sepanjang aliran sungai.
“Penanaman akan dilakukan secara bertahap di wilayah pinggir sungai sebagai tanaman pelindung,” ujarnya. Ia menyebutkan, pada tahap awal program akan mencakup empat daerah aliran sungai, yakni DAS Batang Kuranji, DAS Batang Anai, dan DAS Batu Busuk, dengan bibit yang ditanam berupa jengkol, petai, dan kaliandra.
Cicilan PNM Mekaar Ditangguhkan, UMKM Terdampak Banjir Bandang Sumbar Bisa Bernapas Lega
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menyampaikan kabar baik bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang terdampak banjir dan banjir bandang di Sumatera Barat (Sumbar). Pemerintah melalui Permodalan Nasional Madani (PNM) memutuskan menangguhkan sementara kewajiban cicilan bagi nasabah PNM Mekaar yang menjadi korban bencana alam.
Hal itu disampaikan Andre Rosiade saat diwawancarai di Hunian Sementara (Huntara) Kapalo Koto, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Kamis (22/1/2026). Andre menjelaskan, kebijakan tersebut merupakan arahan pimpinan PNM di bawah koordinasi Kementerian UMKM, menyusul instruksi Presiden RI Prabowo Subianto untuk mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat terdampak bencana.
“Wakil Menteri UMKM yang membawahi PNM sudah menyampaikan, untuk teman-teman nasabah Mekaar yang memang terdampak dan membutuhkan bantuan, tidak usah membayar cicilan dulu sampai mereka benar-benar pulih,” kata Andre.
Ia menegaskan, penangguhan cicilan berlaku hingga kondisi ekonomi nasabah kembali stabil. Setelah itu, skema lanjutan akan dibahas bersama antara nasabah dan pihak PNM. “Nanti setelah pulih, baru duduk bersama lagi dengan teman-teman PNM. Itu pesan langsung dari Direktur Utama PNM,” ujarnya.
Gempa Magnitudo 4,2 Guncang Pessel, Dirasakan di Tiga Wilayah Sumbar
Update kejadian gempa bumi yang mengguncang Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, Kamis (22/1/2026). Kejadian gempa tektonik ini terjadi pada pukul 09.40 WIB, dan tidak berpotensi tsunami. Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter dengan magnitudo 4,2.
Episenter gempabumi terletak pada koordinat 1.19° LS ; 100.28° BT, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 37 km barat laut Pesisir Selatan. Gempa ini terjadi pada kedalaman 56 km. Kemudian, getaran gempa juga dirasakan sebagian warga di Kota Padang.
Kepala Stasiun Geofisika Padang Panjang, Suaidi Ahadi, mengatakan gempa yang terjadi merupakan gempa dalam akibat adanya aktifitas zona subduksi. “Hingga saat ini belum ada laporan dampak kerusakan yang ditimbulkan akibat gempa tersebut,” ujar Suaidi Ahadi, dalam keterangan resminya.
Berdasarkan estimasi peta guncangan, gempa dirasakan di Padang Panjang, Solok, Solok Selatan, Pesisir Selatan II – III MMI. Dimana getarannya dirasakan oleh banyak orang dan terasa nyata dalam rumah, seakan-akan ada truk berlalu, benda-benda ringan yang digantung bergoyang.
LBH Padang Rilis CATAHU 2025, Catat 219 Kasus dan Soroti Genosida Struktural atas HAM di Sumbar
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang meluncurkan Catatan Tahunan (CATAHU) 2025 dengan tema “Genosida Kekerasan Negara atas HAM, Demokrasi, dan Ruang Hidup di Sumatera Barat.” Peluncuran ini bertepatan dengan peringatan 44 tahun LBH Padang, sekaligus menjadi ruang refleksi atas kondisi penegakan hak asasi manusia di Sumatera Barat.
CATAHU 2025 merupakan hasil pendokumentasian kerja bantuan hukum LBH Padang sepanjang November 2024 hingga Oktober 2025. Dalam periode tersebut, LBH Padang menangani 219 kasus bantuan hukum dengan total 3.912 penerima manfaat. Dari jumlah itu, 177 kasus berupa konsultasi hukum, sementara 42 kasus ditangani melalui advokasi litigasi dan non-litigasi.
Penulis online yang antusias mendalami topik kesehatan dan gaya hidup. Ia rutin mengikuti webinar, membaca jurnal kesehatan, dan menulis catatan pribadi tentang pola hidup seimbang. Hobi lain yang ia tekuni adalah membuat smoothie dan meditasi. Motto: "Informasi adalah alat untuk hidup lebih baik."
