Kehadiran Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah di Kalimantan Tengah
Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah (Kanwil Kemenhaj) Kalimantan Tengah resmi hadir di Palangka Raya. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pengembangan layanan haji dan umrah yang lebih terstruktur dan efisien.
Menurut Plt Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Kalteng, Hasan Basri, sementara ini Kanwil Kemenhaj Kalteng menggunakan fasilitas Asrama Haji Al Mabrur Palangka Raya.
Kehadiran kantor ini ditandai dengan kegiatan koordinasi tahapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi yang digelar di Palangka Raya, Senin (15/12/2025).
Hasan Basri menjelaskan bahwa kegiatan ini tidak hanya membahas persiapan teknis penyelenggaraan haji, tetapi juga menjadi ajang silaturahmi sekaligus pengenalan lembaga baru Kementerian Haji dan Umrah kepada stakeholder daerah.
“Selain koordinasi tahapan haji, kegiatan ini memang kami rangkai sebagai salam kenal Kementerian Haji dan Umrah kepada pemerintah daerah dan mitra terkait,” ujar Hasan Basri saat dikonfirmasi, Selasa (16/12/2025).
Ia menambahkan bahwa penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang sebelumnya berada di bawah Kementerian Agama kini resmi beralih ke Kementerian Haji dan Umrah sesuai kebijakan pemerintah pusat.
Bencana Banjir di Kalimantan Tengah
Banjir di Kalimantan Tengah telah merendam tiga kecamatan dan lima desa di Barito Timur. BPB-PK Kalteng mencatat, per 15 Desember 2025, sebanyak 211 kepala keluarga dan 587 jiwa terdampak banjir di wilayah tersebut.
Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPB-PK Kalteng, Alpius Patanan, mengungkapkan bahwa banjir di Barito Timur terjadi sejak 12 Desember 2025.
Tiga kecamatan yang terendam banjir adalah Kecamatan Awang, Dusun Timur, dan Paku. Titik banjir paling banyak terjadi di Kecamatan Awang, yaitu di Desa Tangkan, Desa Mansiwui, dan Desa Hayaping.
Instansi terkait lainnya tetap bersiap menghadapi potensi bencana, mengingat saat ini Kalteng masih memasuki musim hujan.
Penunjukan Plt Kadis ESDM Kalteng Dinilai Mendesak Pasca Korupsi
Akademisi dari Fisip Universitas Palangka Raya (UPR), Suprayitno, menilai bahwa penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas ESDM Kalteng harus segera dilakukan pasca kasus korupsi tambang zirkon yang melibatkan Kadis ESDM sebelumnya.
Kejati Kalteng telah menetapkan Kadis ESDM Kalteng inisial VC dan Direktur PT Investasi Mandiri atas dugaan korupsi pada penjualan hasil tambang zirkon ke berbagai negara oleh PT IM pada 2020-2025.
Dugaan korupsi tersebut diperkirakan merugikan negara sebesar Rp 1,3 triliun.
Suprayitno menilai bahwa kasus korupsi ini akan berpengaruh terhadap kepercayaan publik terhadap pemerintah. Oleh karena itu, penunjukan Plt Kadis ESDM Kalteng harus segera dilakukan.
Pemprov Kalteng Godok Tiga Program Ketahanan Pangan
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sedang menggodok tiga program ketahanan pangan daging dan industri sawit berkelanjutan.
Program tersebut antara lain Sistem Integrasi Sapi Sawit (Siska), Hilirisasi Peternakan Ayam Terintegrasi, serta Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS).
Wakil Gubernur Kalteng, Edy Pratowo, menjelaskan bahwa program Siska mengutamakan prinsip saling menguntungkan dan berkelanjutan, baik bagi perusahaan sawit maupun peternak.
Penerapan program Siska, kata dia, bakal menciptakan ekosistem lebih efisien serta mengurangi penggunaan pupuk kimia.
“Program ini akan menciptakan ekosistem yang lebih efisien, mengurangi ketergantungan pupuk kimia yang mahal, dan meningkatkan nilai tambah,” ujar Edy saat membuka rapat koordinasi (rakor) Peternakan dan Kesehatan Hewan di Aula Jayang Tingang, Lantai II Kantor Gubernur, Selasa (16/12/2025).
Kejar Swasembada Daging, Program Integrasi Sapi–Sawit Didorong di Kalteng
Integrasi sapi dengan perkebunan sawit dinilai sebagai solusi strategis untuk meningkatkan populasi ternak nasional. Limbah sawit juga memiliki potensi besar untuk dimanfaatkan sebagai pakan ternak.
Program SISKA merupakan bagian dari upaya pemerintah menuju swasembada daging, mengingat saat ini konsumsi daging nasional masih bergantung pada impor hingga 52 persen.
Direktur Pakan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Tri Melasari, mengatakan bahwa integrasi sapi dengan perkebunan sawit dinilai sebagai solusi strategis untuk meningkatkan populasi ternak nasional.
“Untuk memelihara sapi tentu dibutuhkan lahan. Sementara lahan yang sangat luas dan tersedia saat ini berasal dari perkebunan kelapa sawit, luasnya mencapai sekitar 16,3 juta hektare,” ujar Tri Melasari saat ditemui usai Rapat Koordinasi Peternakan dan Kesehatan Hewan di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Selasa (16/12/2025).
