Banjir di Kutai Timur Diprediksi Meluas ke 8 Kecamatan, BPBD Imbau Warga Waspada Buaya dan Ular
Banjir yang melanda Kabupaten Kutai Timur kini semakin mengkhawatirkan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kutim memprediksi banjir akan meluas ke delapan kecamatan. Dengan curah hujan tinggi yang terjadi sejak beberapa hari lalu, masyarakat di daerah tersebut diminta untuk lebih waspada.
Sejak Sabtu (6/12/2025), banjir telah melanda beberapa kecamatan di Kutim. Awalnya, Karangan menjadi wilayah yang terdampak, namun kini banjir menyebar ke Muara Wahau, Kongbeng, Telen, dan terbaru ke Batu Ampar. Di Muara Wahau, tujuh desa awalnya terkena dampak banjir, kini hanya empat desa yang masih tergenang. Di Kongbeng, banjir juga melanda Desa Miau Baru, dengan sekitar 100 rumah terdampak. Di Telen, banjir di Desa Marah Haloq mengganggu 24 rumah, sementara 68 rumah lainnya tergenang. Di Batu Ampar, banjir di Desa Batu Timbau dan Batu Timbau Ulu menyebabkan kondisi paling parah.
Kecamatan Bengalon juga mulai terdampak. Air Sungai Bengalon mulai naik ke daratan, dengan lima desa terkena dampak. Jalan-jalan utama seperti Jalan 10 November dan Jalan Sepat juga tergenang. Meski arus sungai terpantau normal, status level air berada pada kategori waspada sesuai pemantauan Balai Wilayah Sungai Kalimantan III.
BPBD Kutim mengingatkan masyarakat yang tinggal di bantaran sungai agar lebih berhati-hati. Mereka dikhawatirkan menghadapi bahaya buaya dan ular akibat genangan air. Selain itu, masyarakat juga diminta untuk tidak melakukan aktivitas di dekat air banjir, terutama anak-anak. Orang tua diminta melarang anak-anak bermain di genangan air, serta waspada terhadap arus listrik di rumah yang terendam.
Prediksi dari BPBD Kutim menyebutkan bahwa banjir bisa meluas ke delapan kecamatan, yaitu Batu Ampar, Bengalon, Kongbeng, Muara Wahau, Muara Bengkal, Sangatta Selatan, dan Telen. Prediksi ini berdasarkan curah hujan tinggi yang diprediksi akan terjadi hingga Juli 2026. Saat ini, banjir masih menggenang di wilayah Kecamatan Muara Wahau, Telen, Batu Ampar, dan Bengalon.
LBH Siap Dampingi Pekerja RDMP Pertamina Balikpapan Hadapi PHK dan Pemotongan Upah
Kasus ketenagakerjaan di proyek RDMP Pertamina Balikpapan kembali menjadi sorotan publik. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Sentra Juang mengungkapkan bahwa mereka sering menerima laporan dari pekerja yang mengeluhkan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak serta keterlambatan pembayaran upah dan kompensasi. Untuk itu, LBH siap memberikan pendampingan hukum kepada pekerja.
Direktur LBH Sentra Juang, Mangara Tua Silaban, menjelaskan bahwa pendampingan hukum akan dilakukan mulai dari konsultasi hingga jalur gugatan perdata dan pidana jika ada pelanggaran hak pekerja. Ia menegaskan bahwa hak-hak ketenagakerjaan tidak boleh dinegosiasikan, terlebih bagi pekerja di sektor konstruksi yang memiliki risiko tinggi dan jam kerja berat.
LBH Sentra Juang juga membuka pintu konsultasi hukum bagi pekerja yang merasa hak ketenagakerjaannya dirugikan. Jika terjadi pelanggaran, alur pendampingan hukum dimulai dari perundingan bipartit antara pekerja dan perusahaan. Jika tidak mencapai hasil, maka dilanjutkan ke tripartit dengan Dinas Ketenagakerjaan. Jika gagal, gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Samarinda akan dilakukan.
Namun, banyak pekerja yang diam dan tidak melapor meskipun mengalami PHK atau pemotongan upah. Menurut Mangara, hal ini disebabkan oleh rasa takut kehilangan kesempatan kerja atau kurangnya pengetahuan tentang mekanisme advokasi.
Dua Sisi Selesainya Pembangunan RDMP Balikpapan: Antara PHK Pekerja dan Picu Pertumbuhan Ekonomi
Akan segera berakhirnya proyek pembangunan Refinery Development Master Plan (RDMP) Pertamina di Balikpapan, Kalimantan Timur berimbas pada dua sisi. Sisi pertama adalah adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) pekerja proyek pembangunan kilang. Di sisi lain, beroperasinya RDMP Balikpapan akan membawa dampak pertumbuhan ekonomi bagi Kota Balikpapan.
Pemerintah Kota Balikpapan optimistis proyek RDMP Pertamina akan menjadi penggerak ekonomi baru bagi kota dan Kalimantan Timur. Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, menegaskan bahwa peningkatan kapasitas pengolahan minyak setelah RDMP Balikpapan beroperasi bakal membawa dampak signifikan terhadap aktivitas ekonomi daerah. Menurutnya, RDMP Balikpapan tidak hanya memperluas kemampuan kilang dalam mengolah minyak mentah, tetapi juga memicu tumbuhnya berbagai sektor pendukung lainnya, mulai dari logistik, transportasi, jasa konstruksi, hingga UMKM lokal.
Efek domino dari pertumbuhan ekonomi ini diperkirakan mampu mendorong pertumbuhan hingga 5 persen. Bagus menilai bahwa Balikpapan memiliki posisi strategis sebagai kota industri dan pusat pelayanan regional. Dengan hadirnya RDMP yang merupakan salah satu proyek strategis nasional (PSN), peluang investasi di wilayah ini diprediksi turut meningkat.
Pemerintah kota pun terus menyiapkan berbagai dukungan, termasuk stabilitas infrastruktur, regulasi perizinan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Tujuannya adalah agar manfaat RDMP Balikpapan dapat dirasakan maksimal oleh masyarakat.
