Musrenbang 2027: Fokus pada Akselerasi Digital dan Kesejahteraan Merata
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk tahun 2027 di Kabupaten Belitung Timur resmi dimulai dengan ketukan palu yang menggema di ruang rapat Gunung Lumut, Kantor Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda). Acara ini berlangsung pada Senin (30/3/2026), dan dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk Forkopimda, kepala organisasi perangkat daerah, serta perwakilan desa.
Diskusi dalam forum tersebut sangat dinamis, terutama terkait masalah-masalah yang masih menjadi tantangan masyarakat. Salah satu isu utama adalah akses jalan di Kecamatan Dendang yang masih berupa tanah merah. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun banyak usulan pembangunan diajukan, hanya sebagian kecil yang dapat dipenuhi.
Dari total 603 usulan yang diajukan oleh desa, hanya 282 yang disetujui, sementara 321 lainnya belum dapat diakomodasi. Proses penentuan prioritas pembangunan tahun depan terlihat sangat ketat, sehingga pemerintah daerah harus memilih proyek yang paling mendesak dan berdampak luas.
Tema Pembangunan Tahun 2027: Akselerasi Fondasi Digital dan Penguatan Kesejahteraan Merata
Bupati Belitung Timur, Kamarudin Muten atau Afa, menyampaikan bahwa tema pembangunan tahun 2027 adalah Akselerasi Fondasi Digital dan Penguatan Kesejahteraan Merata. Ia menekankan bahwa hasil pembangunan tidak boleh hanya menumpuk di pusat kota, tetapi harus merata hingga ke desa-desa yang selama ini merasa tertinggal.
“Kita berkomitmen untuk mempercepat transformasi digital, sekaligus memastikan hasil pembangunan dapat dirasakan oleh masyarakat secara merata berbasis potensi lokal,” ujar Afa.
Digitalisasi yang dimaksud meliputi pembangunan Command Center sebagai pusat kendali dan pengaduan terpadu. Tujuannya adalah agar warga dapat langsung mengadukan masalah seperti banjir di Desa Mayang atau kebutuhan sanitasi layak bagi nelayan di Manggar, dan prosesnya bisa dipantau secara digital.
Alokasi Infrastruktur Minimal 40 Persen dari APBD
Kepala Bappelitbangda, Ilfan Suryawan, menjelaskan bahwa alokasi infrastruktur minimal 40 persen dari APBD adalah perintah wajib dari pusat yang harus mereka penuhi. Angka ini setara dengan Rp330 miliar lebih yang akan dikucurkan untuk memperbaiki wilayah.
“Capaian belanja infrastruktur 40 persen harus menjadi proporsi utama. Pagu indikatif akan kita fokuskan untuk menjawab isu konektivitas wilayah dan infrastruktur publik,” ucap Ilfan.
Daftar permasalahan kewilayahan yang dipaparkan dalam RKPD 2027 memang sangat spesifik untuk setiap kecamatan. Di Gantung, masalah kerusakan jalan pemukiman dan drainase banjir menjadi poin utama. Sementara di Simpang Renggiang, pemerintah dituntut agar warga tidak hanya bergantung pada sektor perkebunan primer.
Pertumbuhan Ekonomi dan Hilirisasi Sektor Agraria dan Maritim
Angka pertumbuhan ekonomi yang diproyeksikan naik ke level 4,3 hingga 4,65 persen pada 2027 menjadi tumpuan harapan bagi para pelaku UMKM. Apalagi pemerintah berencana melakukan hilirisasi sektor agraria dan maritim agar hasil pertanian serta perikanan Beltim memiliki nilai tambah sebelum keluar pulau.
Namun, di tengah ambisi besar itu, ada tantangan sosial yang belum tuntas. Angka kemiskinan yang diproyeksikan masih berada di kisaran 6,36 persen menuntut program rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tetap berjalan di tengah efisiensi anggaran.
Peran ASN dalam Efisiensi Anggaran
Afa pun mengingatkan bahwa semua rencana ini akan sia-sia jika ASN tidak mengubah mentalitas kerjanya. Efisiensi energi di kantor hingga transparansi dalam pengadaan barang jasa menjadi syarat mutlak agar dana infrastruktur tidak bocor di tengah jalan.
“Kita sama-sama jaga supaya daerah ini tetap berkelanjutan. Ini tanggung jawab, tantangan, sekaligus peluang bagi kita untuk mengelola anggaran secara lebih efektif dan efisien,” ucapnya.
Momentum untuk Membangun Fondasi Digital yang Kokoh
Musrenbang kali ini memang terasa berbeda dengan tekanan regulasi fiskal yang begitu kuat dari pemerintah pusat. Namun, bagi para pemangku kepentingan di Belitung Timur, ini adalah momentum untuk membuktikan bahwa dengan modal Rp150 miliar PAD, mereka mampu membangun fondasi digital yang kokoh.
